Realisasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2022, dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, meningkat dibandingkan tahun anggaran 2021.
Pada APBD Banten tahun anggaran 2022, realisasi belanja daerah mencapai Rp 11.280.101.100.147,20 atau 94,21 persen. Realisasi tersebut naik 1,19 persen dibanding tahun 2021 yang hanya Rp 11.660.630.540.288,70 atau hanya 93,03 persen.
Sementara untuk kenaikan realisasi pendapatan daerah, pada tahun 2022 mencapai Rp 11.205.654.700.655,90 atau 97,93 persen. Nilai tersebut naik 0,48 persen dibanding tahun anggaran 2021 yang hanya terealisasi Rp 11.623.305.653.594,80 atau 97,45 persen.
Kenaikan nilai capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah itu, setelah dibandingkan pada periode yang sama antara APBD 2022 dan 2021.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti menegaskan, nilai capaian realisasi baik pendapatan maupun belanja daerah masih dimungkinkan untuk berubah. Meskipun kata Rina, perubahannya tidak akan terlalu signifikan.
Salah satu indikator kinerja keuangan itu meningkat adalah dengan cara membandingan periode yang sama dengan sebelumnya,” ujar Rina gedung BPKAD Banten, Selasa (10/1/2023).
Lebih rinci Rina menjelaskan, bahwa capaian realisasi belanja daerah yang naik 1,19 persen, dipengaruhi capaian realisasi diberbagai hal. Diantaranya, realisasi belanja tak terduga (BTT) naik 18,50 yang digunakan untuk program pencegahan dan penanganan inflasi,” jelas Rina.
Strategi dan fokus tersebut membuahkan hasil, Provinsi Banten masuk dalam 10 besar dengan tingkat inflasi rendah sebesar 4,56%, sedangkan rata-rata inflasi tingkat nasional sebesar 5,51%, “Banten masuk lima besar terbaik dalam penanganan inflasi,” ujar Rina.
Dengan naiknya realisasi belanja daerah lanjut Rina, secara otomatis juga terjadi kenaikan capaian realisasi penggunaan anggaran 2022 di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Banten.
Diakhir pembicaraanya Rina menjelaskan, bahwa untuk struktur APBD 2023 Provinsi Banten, Pemprov Banten memfokuskan untuk bidang ekonomi.
“Penanggulangan kemiskinan, stunting,” katanya menyebutkan diantara program prioritas 2023 untuk penangan ekonomi. (Adv BPKAD Provinsi Banten)
