Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan Moskow melarang 200 warga Kanada masuk ke negaranya. Hal itu sebagai respon langsung atas sanksi pribadi yang diumumkan Ottawa.
Kanada mengumumkan sanksi terhadap 33 pejabat dan mantan pejabat Rusia dan enam entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia sistematik pada warga yang menggelar unjuk rasa menentang invasi ke Ukraina.
“Dalam merespon sanksi personal yang diberlakukan Ottawa, sebagai bentuk balasan 200 warga Kanada dilarang masuk,” ucap Kementerian Luar Negeri Rusia dalam situs resminya, Jumat (09/12/2022).
Melansir dari Reuters, Senin (12/12/2022), sejak Rusia menggelar invasi ke negeara tetangganya pada 24 Februari lalu.
Kanada memberikan sanksi pada lebih dari 1.500 individu dan entitas dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga sempat memanggil Duta Besar Kanada. Dalam pernyataannya Kementerian mengatakan, duta besar Alison LeClaire sudah diberitahu Ottawa mengobarkan atmosfir Russophobia.
Otoritas Rusia juga melarang diskusi publik tentang berbagai subjek militer, meskipun bukan hal – hal yang bersifat rahasia negara.
Perintah tersebut berisi 60 poin dan tertuang pada Layanan Keamanan Federal (FSB), mulai berlaku 1 Desember 2022.
Aturan ini juga berlaku lantaran Rusia mulai melemah di Ukraina serta ada sejumlah kemunduran dalam aktivitas militer.
Di antara topik yang dilarang untuk didiskusikan adalah struktur dan ukuran Angkatan Bersenjata Rusia.
Area terlarang lainnya yang tak boleh dibahas adalah soal senjata, pengerahan dan pelatihan pasukan, serta moral pasukan.
Topik mobilisasi dan pertahanan sipil juga dilarang untuk didiskusikan secara terbuka, begitu juga dengan penilaian dan prakiraan situasi militer dan strategis Rusia.
Dalam daftar FSB, mencerminkan larangan tahun lalu untuk berbagai informasi non-rahasia di industri pertahanan dan ruang angkasa Rusia.
Kemudian, direvisi pada bulan lalu untuk memasukkan informasi tentang transportasi personel militer dan kontruksi militer yang sedang berlangsung.
“Tujuan dari undang – undang yang diperbarui dengan daftar FSB adalah untuk memastikan kami tidak melihat apa – apa,” kata Sergei Krivenko, Kepala LSM Citizen, Army & the Law yang berbasis di Moskow.
(*/Editor: Abdul Hadi)
