Dana Otsus atau Otonomi Khusus yang digelontorkan pemerintah pusat sejak tahun 2001 ke Papua lebih Rp1.000 triliun, termasuk Rp500 triliun di era Lukas Enembe, Gubernur Papua sejak 5 September 2018.
Demikian dikemukakan Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) dalam akun twitter yang dikutip MediaBanten.Com, Sabtu (24/9/2022).
Dalam cuitan itu, Mahfud MD mengunggah video pendek wawancaranya dengan sebuah statsiun televisi swasta.
Katanya, jumlah itu merupakan akumulasi dari dana Otsus, pendapatan asli daerah (PAD), dana desa, dan belanja kementerian atau lembaga.
“Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana Otsus, mulai belanja kementerian lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD itu 1000T lebih,” kata Mahfud.
Secara rinci, Mahfud menyebutkan dana yang mengalir pada era pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe mencapai lebih dari setengahnya.
Ia menjelaskan aliran itu merupakan dana resmi yang tercatat dalam dokumen negara di bawah Kementerian Keuangan.
“Yang disalurkan era Pak Lukas itu Rp500 triliun lebih. Itu tercatat di dokumen negara, di Kemenkeu. Sehingga semua orang bisa gampang tahu kalau cuma berapa dana yang mengalir di sana,” paparnya.
Mahfud mempertanyakan alasan warga Papua tetap miskin meski aliran dana tergolong besar. Terlebih, kemiskinan yang terjadi di Papua menyebabkan warga justru marah kepada pemerintah pusat.
“Tapi di sana rakyatnya tidak dapat apa-apa, tetap miskin, pantas kalau rakyat Papua itu marah. Kita yang dimarahin, pemerintah pusat. Kenapa? Apa takut katanya?” tanya Mahfud.
Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud mengatakan dugaan kasus korupsi yang menyeret Lukas merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu.
Mahfud mengatakan, kasus yang menyeret Gubernur Papua tak hanya suap dan gratifikasi Rp1 miliar bernuasa politis jelang Pemilu 2024. Politisi Partai Demokrat itu juga diduga terlibat kasus korupsi yang jauh lebih besar.
“Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, tetapi terkait dengan kasus ini misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe,” papar dia.
Luka Enembe lahir di Mimit, 27 Juli 1967 merupakan lulusan dari Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1995 sebagai mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik.
Dia melanjutkan pendidikan di luar negeri tepatnya di The Christian Leadership & Secound Leanguestic di cornerstone College, Australia tahun 2011.
Sebelum terjun ke dunia politik, Lukas Enembe sempat terdaftar sebagai CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke tahun 1996 sampai 1997. Kemudian dia diangkat menjadi PNS setelahnya.
Perjalanan karirnya di dunia politik dimulai ketika dia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berpasangan dengan Eliezer Renmaur dan berhasil terpilih untuk periode 2001 – 2005. (Editor: Iman NR)
