Tasril Jamal, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tangerang Tahun 2022 dinilai bagus kemasannya, namun berisikan lip service alias indah diucapkan dalam untaian kata dan kalimat semata.
Menurutnya, LKPJ tahun 2022 tersebut dipandang tak selaras antara apa yang disampaikan dengan realitas dan kondisi yang ada serta terus dikeluhkan masyarakat.
Tasril menyebut, ada dua catatan inti dalam LKPJ tahun 2022 untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang kini dipimpin Walikota Tangerang, Arief Rachdiono Wismansyah dan Wakilnya Sachrudin.
Katanya, catatan itu hanya mengulang dan mengulang LKPJ yang pernah disampaikan pada tahun sebelumnya. Faktanya tidak banyak yang dapat dilaksanakan serta dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya juga melihat hampir semua Komisi (DPRD) memberikan catatan-catatan khusus untuk LKPJ Pak Walikota. Artinya kalo semua Komisi memberi catatan Khusus, tingkat capaian LKPJ ini masih sumbang (janggal), masih banyak yang harus diperbaiki kinerjanya untuk ke depan,” ungkap Tasril, saat dihubungi MediaBanten.Com melalui sambungan seluler, Kamis (27/04/2023).
Tasril menuturkan, persoalan banjir masih menjadi momok yang mengganggu mobilitas warga di wilayah kota berjuluk sejuta industru tersebut. Khususnya, untuk wilayah Sangiang, Kecamatan Periuk dan sejumlah ruas jalan raya di Kecamatan Larangan.
“Artinya soal banjir ini bukan hanya sekedar air kiriman. Akan tetapi peran Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ini dalam masalah pengelolaan drainase masih setengah-setengah dan penanganan penuntasan persoalan banjir yang tidak terintegrasi,” tuturnya.
“Apakah pengentasan masalah banjir sudah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) nya Pak Walikota, sekian titik tercapai. Jangan hanya disebut dalam tulisan tercapai, akan tetapi capaian target itu tidak optimal. Toh masih ada banjir lagi. Ini bisa dibilang, dikerjakannya masih asal-asalan begitu laah kasarnya,” terangnya.
Lanjut Tasril, peran Pemkot Tangerang dirasa belum nyata seutuhnya dalam hal menjembatani kepentingan peserta didik jenjang SLTP atau sederajat ke jenjang SMU atau Aliyah.
Menurutnya, masih kurangnya koordinasi maupun kolabolarasi antara Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang dan Provinsi dalam hal mengatur sistem zonasi.
Sehingga banyak anak sebagai peserta didik yang gagal mendapatkan sekolah yang dekat dengan rumahnya. Akhirnya, para calon siswa pun diarahkan untuk melanjutkan pendidikan formal ke sekolah Swasta.
“Karena (sekolah) swasta kalo tidak disupport dan tidak ada sinergi yang bagus dengan Dindik Kota Tangerang, Swasta ini juga berpotensi melakukan hal yang semena-mena. Memainkan peranannya sebagai bidangnya masing-masing. Jadi kontrol dan kerja sama, sinergi antara swasta dan Dindik untuk mengatasi persoalan pendidikan dan sekolah, kurang di kota Tangerang ini,” jelasnya.
Tasril mengingatkan bahwa, LKPJ tahun 2022 ini merupakan laporan tahunan terakhir masa kepemimpinan Arief-Sachrudin yang akan habis beberapa bulan ke depan.
Ia pun mendesak keduanya untuk menuntaskan kedua persoalan tersebut, termasuk yang telah direkomendasikan rekan sejawatnya di DPRD dalam catatan LKPJ tersebut.
“Sehingga saat besok dijawab dengan realisasi program kerja yang tuntas dari Pak Walikota, mudah-mudahan ya kita tidak memberikan catatan lagi. Berarti jempol yang kita berikan. itu lah kira-kira,” pungkasnya.
Sebelumnya, Walikota Tangerang, Arief Wismansyah, mengapresiasi kepada jajaran DPRD ihwal rekomendasi LKPJ WaliKota tahun 2022.
“Beberapa catatan rekomendasi tersebut, akan menjadi bahan dan pedoman untuk menyusun rencana pembangunan mendatang,” ungkap Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Wali Kota Tangerang Tahun 2022 di Ruang Paripurna Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (26/4) seperti dilansir web Pemkot Tangerang.
Arief, menjabarkan, pencapaian indikator makro pembangunan daerah Pemkot Tangerang dalam hal pemulihan ekonomi yang mengalami tren positif pada tahun 2022. Di mana rata – rata capaian kinerja mencapai 97,95% atau meningkat 4,63% dari tahun 2021 berdasar data BPS tahun 2023.
“Atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi,” terangnya.
Arief menuturkan berbagai capaian positif di sepanjang tahun 2022 yang tak lepas dari kolaborasi dan juga sinergitas antara jajaran ASN Pemkot Tangerang, DPRD dan juga unsur masyarakat yang telah dibangun dan terus berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tangerang.
“Tak lupa, para stakeholder yang secara terus menerus bekerjasama dan sama – sama bekerja dalam pembangunan daerah,” ungkap Arief.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kota Tangerang memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tangerang tahun 2022 yang meliputi 25 aspek yang menjadi program pembangunan. Diantaranya, urusan pendidikan, kesehatan sosial hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Iqbal Kurnia)
Editor Iman NR
