Koalisi Masyarkat Sipil Banten (KMSB) meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni agar mengganti Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar.
Hal tersebut disampaikan KMSB saat mendatangi kantor DPRD Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Rabu (18/1/2023).
Koordinator KMSB, Uday Suhada mengungkapkan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan sejumlah aspirasi hasil dari kajian selama Al Muktabar menjabat sebagai Pj Gubernur Banten.
Menurut Uday Suhada, kurang lebih 8 bulan kepemimpinan Al Muktabar masih mencatatkan banyak permasalahan yang terjadi.
Secara politik, kata Uday, Al Muktabar tidak melalui proses pemilihan, dan menjadi mandatoris dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disiapkan.
“Reformasi birokrasi yang dilakukan Al Muktabar gagal total. Faktanya masih banyak jabatan di lingkungan Pemprov Banten yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt),” katanya.
Dikatakan Uday, Pj Gubernur yang namanya Al Muktabar ini gaya kepemimpinannya one man show. Padahal yang dipertaruhkan dalam kepemimpinannya adalah belasan juta.
Oleh sebab itu, Direktur Eksekutif Alip meminta agar DPRD membawanya ke forum Badan Musyawarah (Bamus) dan berkoodinasi dengan Kemendagri.
“Kita meminta ke DPRD Banten, untuk dibawa ke Banmus, dan berkoordinasi ke Kemendagri, agar Al Muktabar diganti,” tegasnya.
Kemudian, KMSB juga menilai bahwa Pj Gubernur Banten menjalankan tugasnya terkesan semaunya sendiri.
Pasalnya, kata dia, mesti ada kolaborasi yang melibatkan seluruh komponen yang ada.
Selain itu juga, sebagai Pj Gubernur, Al Muktabar dinilai sering memunculkan kontroversi dalam mebuat kebijakan dan tidak sejalan RPD.
Ada beberapa kebijakan yang memunculkan kontroversi, kata Uday, seperti ide pendidikan, metaverse, big rest area di Merak, Hotel di IKN, dan Perampingan SOTK.
Kendati demikian, KMSB Banten tidak mengusulkan nama – nama yang akan menggantikan Al Muktabar dari jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Banten.
Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni juga menanggapi atas usulan dan masukkan dari Koalisi Masyarkat Sipil Banten.
Ketua DPRD mengakui, jika pihaknya juga mendapatkan masukan dari sejumlah kalangan.
Lebih lanjut, kata dia, bukan hanya KMSB melainkan masyarakat dan pemerintah pusat juga memberikan masukan atas keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Banten.
Andra Soni akan menyampaikan masukan yang diterimanya kepada Pj Gubernur Banten, jika sebagian kelompok masyarakat Banten tidak puas dengan kepemimpinannya.
“Upaya waktu 1 tahunnya bisa dimaksimalkan, namun fungsi kami sebagai pengawasan kita lakukan,” katanya.
Editor: Abdul Hadi
